muhamad gunawan

Just another WordPress.com site

Pertemuan5

PENGERTIAN HUKUM DASAR

Hukum dasar adalah Aturan-aturan dasar yang dipakai sebagai landasan dan sumber bagi berlakunya seluruh hukum atau peraturan atau perundang-undangan  dalam penyelenggaraan Pemerintah negara pada suatu negara. Bahwa uud suatu negara, hanya sebagian dari pengertian konstitusi, yaitu konstitusi yang tertulis  (Hukum dasar ) negara itu.

Hukum dasar dapat dibedakan atas dua yaitu :

1.   UUD sebagai sumber hukum tertulis yang menjadi sumber peraturan-peraturan & perundang-undangan.

2.   UUD berlaku juga sebagai hukum dasar yang tidak tertulis,  ialah aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis.

Aturan-aturan dasar yang mengatur penyelenggaraan negara pada umumnya berbentuk tertulis.

CONTOH : UUD  dalam konteks ke indonesiaan. UUD1945 yang berlaku di negara kesatuan republik indonesia, merupakan UUD tertulis. Disamping UUD yang tertulis berlaku juga UUD lainnya yang tidak tertulis.

HUKUM DASAR TERULIS

1.      Dikarenakan sifatnya yang tertulis, maka rumusannya jelas dan merupakan hukum yang positif yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara, maupun bagi setiap warga negara.

2.      Memuat aturan-aturan pokok ketatanegaraan.

3.      UUD 1945 bersifat singkat dan supel, hanya memuat aturan-aturan pokok yang harus dikembangkan sesuai zaman, serta memuat hak-hak asasi manusia.

4.      Memuat aturan norma-norma, aturan-aturan & ketentuan-ketentuan yang dapat serta harus dilaksnakan secara konstitusional

HUKUM DASAR YANG TIDAK TERTULIS

Hukum dasar tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dalam praktek penyelenggaraan negara.

Contoh: – pidato kenegaraan oleh presiden pada setiap tgl. 16 Agustus

HUKUM DASAR TIDAK TERTULIS MEMPUNYAI SIFAT SBB.:

1. Meruapakan kebiasaan yang terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara & tidak bertentangan dengan hukum  dasar tertulis (berjalan sejajar)

2. Bersifat sebagai pelengkap aturan ketatanegaraan yang tidak terdapat dalam UUD(kesepakatan).

3.  Hanya terjadi pada tingkat nasional.

FUNGSI UUD 1945

Dai uraian diatas dapat simpulakn fungsi UUD 1945 sbb :

1.  Sumber hukum bagi produk-produk hukum & kebijaksanaan-kebijaksanan pemerintah,

2. Sarana/alat pengawas (kontrol) berlakunya semua perauran dalam negara kesatuan republik indonesia, apakah peraturan yang lebih rendah berlaku sesuai atau tidak dengan UUD 1945.

Single Post Navigation

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: